darmakradenan.com
Related Articles
DARMAKRADENAN.COM- Kesejahteraan Perangkat Desa dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Darmakradenan, Kistam, melalui Sekretaris BPD Shoimam Shoffan dalam rapat Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 di Aula Balai Desa Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, Jumat (1/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Shoimam menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan perangkat desa merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, perangkat desa yang sejahtera akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Perangkat desa harus sejahtera. Ketika perangkat desa sejahtera, maka pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Setelah perangkat, baru lembaga-lembaga yang ada di desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa dapat didorong melalui penguatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Menurutnya, desa memiliki sejumlah potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan, di antaranya melalui pemanfaatan tanah kas desa, pengelolaan aset desa, serta pengembangan usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Pendapatan asli desa bisa ditingkatkan lewat tanah kas desa maupun hasil usaha desa melalui BUMDes. Aset desa yang memiliki manfaat harus dikelola dengan baik agar bisa menghasilkan dan menambah PAD desa,” jelas Shoimam Sekretaris BPD dan juga pengajar di SMAN 1 Ajibarang.
Ia menilai, pengelolaan aset desa secara produktif dan profesional menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dengan meningkatnya PAD, lebih luasnya untuk mendukung kesejahteraan aparatur desa maupun pembiayaan program pembangunan lainnya.
Rapat pertanggungjawaban APBDesa tersebut dihadiri perangkat desa, anggota BPD, pengurus BUMDes, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai elemen tersebut menjadi bagian dari evaluasi bersama sekaligus wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. (*).
